PANDUAN PEMERIKSAAN DOKOMEN AMDAL UNTUK PEMRAKARSA

I Latar Belakang 1 Dalam kegiatan atau usaha pembangunan, Pemrakarsa membutuhkan dokumen Amdal untuk rencana kegiatan yang memiliki kriteria wajib Amdal (Permen LH 5/2012, Lampiran 1 dan 3). Amdal dilakukan sebagai kajian dampak lingkungan terhadap rencana kegiatan yang digunakan untuk pengambilan keputusan terkait izin lingkungan dan izin usaha. Amdal terdiri dari Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL;
2 Dokumen Amdal disusun oleh konsultan penyusun atau Lembaga Penyedia Jasa Penyusun (LPJP) dengan melalui pengadaan/seleksi jasa konsultansi (PP 27/2012 pasal 10);
3 Dokumen Amdal yang disusun LPJP kemudian harus diperiksa terlebih dahulu oleh Pemrakarsa sebelum dilakukan penilaian oleh Komisi Penilai Amdal (KPA);
4 Dalam melakukan penilaian, KPA menilai dokumen Amdal secara administratif dan teknis (Permen LH 8/2013 pasal 12 ayat 2). Penilaian administratif dilakukan oleh Sekretariat KPA sebelum dilanjutkan penilaian teknis oleh KPA dan/atau Tim Teknis;
5 KPA memiliki batas waktu penilaian dokumen Amdal. Jangka waktu penilaian untuk Kerangka Acuan (KA) dan Andal, RKL-RPL masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan 75 (tujuh puluh lima) hari kerja setelah dokumen lengkap secara administratif (Permen LH 8/2013 Pasal 13);
6 Untuk meminimasi waktu dalam penilaian tahap administrasi baik saat pemeriksaannya sendiri maupun saat perbaikannya, Pemrakarsa dapat melakukan pemeriksaan mandiri terhadap dokumen Amdal yang disusun LPJP sebelum diserahkan kepada KPA;
7 Dokumen Amdal, khususnya dalam RKL-RPL berisi tentang arahan dan bentuk kegiatan yang harus dilakukan oleh Pemrakarsa. Dalam hal Pemrakarsa tidak melaksanakan apa yang tertuang dalam dokumen Amdal tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan Izin Lingkungan, atau pencabutan Izin Lingkungan (PP 27/2012 Pasal 71);
8 Maka apa yang disusun oleh LPJP dalam dokumen Amdal harus ditelaah terlebih dahulu oleh Pemrakarsa terkait dengan korelasi, relevansi serta kemampuan Pemrakarsa dalam melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap kegiatan konstruksi maupun operasional;
II Tujuan 1 Meminimasi waktu penilaian dokumen Amdal khususnya pemeriksaan secara administratif oleh Sekretariat KPA;
2 Mengendalikan muatan dokumen Amdal termasuk deskripsi kegiatan dan jenis-jenis dampak yang harus dikelola dan dipantau dalam hubungannya dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan secara komprehensif berdasarkan korelasi dan kemampuan sumber daya Pemrakarsa;
III Landasan Hukum 1 Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2 Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
3 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 05 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL;
4 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 16 Tahun 2012 tentang Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan;
6 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
7 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 07 Tahun 2010 tentang Sertifikat Kompetensi Penyusun AMDAL;
IV Petunjuk Pengisian 1 Panduan pemeriksaan dokumen Amdal ini dalam bentuk checklist (ada atau tidak) yang dapat diberi keterangan jika terdapat keraguan atau ketidakjelasan pada dokumen;
2 Perihal detil yang disebut dalam Panduan ini dapat langsung dicek ke peraturan yang ditunjuk;
3 Dalam melakukan pemeriksaan, sedapat mungkin dilakukan lintas bidang yang terkait, mulai dari perencanaan, konstruksi hingga operasi. Misalnya untuk mereview rencana pengelolaan lingkungan pada tahap konstruksi, bidang perencanaan dapat membahasnya bersama bidang konstruksi. Dalam merencanakan pengelolaan limbah cair dapat dibahas bersama dengan bidang operasional;
4 Pemeriksaan ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian sesuai tahapan penilaian oleh KPA: (1) dokumen Kerangka Acuan; dan (2) dokumen ANDAL & RKL-RPL;
5 Bentuk panduan pemeriksaan dokumen Amdal untuk pemrakarsa ini disajikan pada Lampiran I (Kerangka Acuan) dan Lampiran II (Andal & RKL-RPL);
V Penutup 1 Checklist pemeriksaan dokumen Amdal ini juga dapat dijadikan salah satu rujukan dalam membuat kerangka acuan kerja/TOR untuk konsultan/penyedia jasa penyusun Amdal;
2 Untuk keperluan pemeriksaan dokumen UKL-UPL, Panduan ini dapat dijadikan sebagai alat pemeriksaan dengan mengacu pada Lampiran II bagian RKL-RPL No 8, 9 dan 11;
3 Panduan ini belum diaplikasikan sehingga belum dapat diketahui efektivitas dan signifikansinya secara nyata terhadap pekerjaan Pemrakarsa dalam memeriksa dokumen Amdal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s