CDM: PROGRAM LINGKUNGAN YANG BERLIMPAH UANG

 Image

 

Pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan merupakan salah satu unsur penting yang tidak boleh dipisahkan dalam proses pembangunan dunia. Daya dukung lingkungan akan semakin terkuras jika proses pembangunan tidak mempertimbangkan aspek dampak dan keberlanjutannya. Karena lingkungan punya batas toleransi untuk ‘dirusak’ manusia. Jika unsur tersebut tidak diintegrasikan, maka pembangunan hanya akan membuat keturunan setelah kita akan hidup di padang gurun tanpa ekosistem yang lengkap.

Pemanasan global (global warming) adalah isu lingkungan yang cukup besar mendapat perhatian dunia. Pada tahun 1997 di Kyoto, Jepang, PBB melalui UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) mencetuskan suatu Protokol yang menawarkan mekanisme fleksibel yang memungkinkan negara industri atau negara maju memenuhi kewajiban untuk mengurangi emisi gas-gas rumah kaca (seperti CO2, CH4, N2O, CF4, C2F6) melalui kerjasama dengan negara lain baik berupa investasi dalam emission reduction project ataupun carbon trading. Melalui Protokol Kyoto ini, Annex I (negara-negara maju yang menandatangani) diharuskan menurunkan emisi gas rumah kaca minimal 5% dari tingkat emisi tahun 1990, selama 2008-2012. Clean Development Mechanism, atau lebih dikenal dengan CDM, adalah salah satu mekanisme pada Protokol Kyoto yang mengatur negara-negara Annex I dalam upayanya menurunkan emisi gas rumah kaca. CDM adalah satu-satunya mekanisme di bawah Protokol Kyoto yang melibatkan negara berkembang, dimana negara maju bisa menanamkan modalnya di negara berkembang dalam proyek-proyek pembangunan yang non-CO2 pollution.

Negara-negara maju yang berkewajiban membatasi atau menurunkan emisinya harus mendapatkan sertifikasi penurunan emisi, yang disebut sebagai kredit karbon atau carbon credits.  Untuk CDM, kredit karbon ini disebut Certified Emissions Reduction, CER.  Nilai CER inilah yang nantinya akan dikonversi menjadi sejumlah uang (biasanya dalam US$ atau Euro). Transfer sertifikasi penurunan emisi ini biasanya melalui perdagangan, dengan harga yang ditentukan oleh pasar sesuai dengan tingkat permintaan dan pasokan dari sertifikasi itu.  Penurunan emisi ini diukur dari sebuah “baseline” (tingkat emisi hipotetis jika proyek CDM tersebut tidak ada). Sertifikasi dari penurunannya dapat dijual kepada entitas publik atau swasta di negara maju untuk diklaim oleh entitas tersebut sebagai pemenuhan kewajiban penurunan emisinya.

Biasanya ada konsultan khusus di bidang carbon market ini. Pihak pemrakarsa cukup meng-hire atau melakukan tender untuk menyerahkan ‘jualan’ karbonnya kepada konsultan. Konsultan akan mengestimasi jumlah karbon yang bisa dijual ke negara maju. Perhitungan sederhananya ialah dengan menghitung terlebih dahulu baseline atau faktor emisi di daerah (wilayah) yang akan dibangun ‘instalasi penurunan emisi’ (misalnya, PLTM) dalam bentuk tonCO2/MWh.  Selanjutnya, nilai (MWh) keluaran atau daya terpasang PLTM tersebut (selama setahun) dikalikan dengan dengan faktor emisi (tonCO2/MWh) untuk mendapatkan nilai tonCO2. Nilai inilah yang disebut CER (tonCO2), yang nantinya diekivalenkan dengan nilai di carbon market.

Misalnya untuk proyek PLTM berkapasitas 1 MW, berarti dalam setahun mempunyai kapasitas sebesar 8.760 MWh (1 x 24 x 365 = 8.760 MWh). Faktor emisi (baseline) untuk Sulawesi misalnya 0,5 ton CO2/MWh (baseline untuk grid sistem Sulawesi masih dalam perhitungan, sedangkan baseline untuk grid sistem Minahasa = 0,517 tCO2/MWh), dengan asumsi capacity factor = 80%. Maka nilai emisi yang dihasilkan pertahun atau 1 CER ekivalen dengan 3.504 ton CO2 (8760 x 0,5 x 0,8). Jika harga 1 CER =  €10/ton, maka per tahun akan mendapat  €35.040 atau Rp. 489.579.000 (€1 = Rp. 13.972,-).

Perbandingan kapasitas yang terpasang dengan rupiah yang didapat pertahunnya cukup fantastis. Satu megawatt saja dapat menghasilkan sekitar Rp. 500 juta pertahunnya. Saat ini, PLN PIKITRING SULMAPA sedang melakukan konstruksi 8 PLTM tersebar yang masing-masing 4 di Sulawesi Barat (7 MW), 3 di Sulawesi Tenggara (3,3 MW), dan 1 di Sulawesi Tengah (2 MW). Maka secara kasar, dapat dihitung nilai carbon credit dari delapan PLTM tersebut sekitar Rp. 6 Milyar pertahunnya. Nilai ini akan diterima PLN selama masa PLTM tersebut beroperasi.

Perhitungan di atas tentu sangat disederhanakan. Akan tetapi, secara singkat, seperti itulah alur perhitungan carbon credit. Yang menjadi rumit dari proses penjualan karbon ini ialah hierarki pengurusan dan estimasi besaran yang dikompensasikan. Organisasi CDM sendiri di tingkat dunia dikendalikan oleh CDM Executive Board (EB). EB dibantu oleh dua Designated Operational Entity (DOE) dari pihak swasta – yang memvalidasi dokumentasi desain proyek (Project Design Document, PDD) – dan satu untuk memverifikasi terjadinya penurunan emisi. Tahap pertama adalah pembuatan PDD yang kemudian akan disetujui oleh Designated National Authority (DNA).  Di Indonesia, DNA ini adalah Komisi Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih (Komnas MPB) yang bernaung di bawah Kementerian Lingkungan Hidup.

Setelah proyek didaftarkan pada EB, maka penghitungan penurunan emisi dapat dimulai.  Pada tahap ini, peran monitoring sangatlah penting.  Hasil monitoring inilah yang akan diperiksa oleh DOE untuk memverifikasi penurunan emisinya, dan berdasarkan laporan verifikasi itu, sertifikasi penurunan emisi dapat diterbitkan oleh EB.

Di PLN sendiri, pengembangan proyek CDM ini telah dilakukan, diantaranya PLTP Lahendong II dan III, PLTP Kamojang, PLTA Genyem, PLTM Lobong, PLTM Mongango, PLTM Merasap, dan lainnya. Beberapa bulan yang lalu, PLN telah menandatangani Emission Reduction Purchase Agreement (ERPA) untuk proyek CDM Pembangkit Listrik Tenaga Gas berkapasitas 14 MW di Bontang, Kalimantan Timur.

Pertumbuhan pasar carbon (CDM) di dunia sangat pesat. Tahun 2006 yang hanya $6 Milyar, tahun 2007 sudah naik dua kali lipat. Tahun 2008 lalu diperkirakan bernilai $20 Milyar. Pada tahun 2012 diperkirakan akan meningkat hingga $60 Milyar per tahun. Permintaan sertifikasi penurunan emisi (CER) sekitar 3,5 Milyar ton pada periode 2008-2012. Saat ini EB sudah menerbitkan CER sekitar 200 juta ton.

Jika melihat tuntutan pembangunan berkelanjutan dan tawaran program CDM yang menghasilkan keuntungan yang signifikan, maka pembangunan pembangkit-pembangkit non-fosil (non polusi CO2) adalah sebuah strategi efektif. Selain mendapatkan energi listrik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, kita juga bisa mendapatkan keuntungan dari program CDM ini. Hasil keuntungan tersebut juga bisa digunakan kembali untuk membuat pembangkit atau sarana ketenagalistrikan lainnya.

Pembangkit non-fosil yang menghasilkan kapasitas daya dan memiliki potensi kandungan yang besar, khususnya di Indonesia, ialah PLTP. PLTP sendiri lebih menguntungkan diikutkan program CDM dibandingkan energy terbarukan lainnya karena nilai CER dan CF yang lebih tinggi (Djuwarno). Kandungan panas bumi di Indonesia yang sudah diketahui keberadaannya mencapai 27.000 MW (Dirjen Migas, 2005). Akan tetapi, saat ini yang telah digunakan menjadi listrik baru sekitar 4%-nya.  Pada Program Percepatan 10.000 MW Tahap II, PLN merencanakan 60%-nya untuk membangun PLTP. Walau biaya investasi awalnya yang mahal (1800 US$/kW), PLTP menjanjikan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta uang yang berlimpah dari CDM.

Sumber:
http://www.pln.co.id
http://iklimkarbon.com
http://carbon-credit-indonesia.blogspot.com
http://dna-cdm.menlh.go.id
http://cdm.unfccc.int
http://www.bluenext.eu

Makassar, 2009

*Tulisan ini pernah dimuat di Majalah Pinisi, media humas PT PLN UIP XIII (awalnya PT PLN PIKITRING SULMAPA)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s