Avatar, Amdal, dan Kapitalisme

Saya terperangah ketika melihat film Avatar. Ada tiga alasan, pertama, itu pertamakalinya nonton bareng isteri (hehehe). Kedua, karena kualitas gambar yang memanjakan. Dan yang ketiga, karena tugas Jake di film Avatar mirip dengan dengan tugas saya di Perusahaan tempat saya bekerja. Di tempat saya bekerja, saya sering disebut orang lingkungan. Mungkin karena background pendidikan S1 saya Teknik Lingkungan. Tapi pendekatannya lebih ke masalah-masalah yang dihadapi berkenaan dengan lingkungan sosial, masyarakat, dan alam. Karena jika dihubung-hubungkan dengan materi kuliah, fokus pekerjaan sekarang adalah sebagian kecil atau bahkan tidak nyambung. Saya teknik (rekayasa), sedangkan pekerjaan saya ilmu (sains). Tapi, disini saya tidak membahas masalah jurusan dan pekerjaan. Saya sedang berbicara tentang AMDAL.

Kenapa AMDAL? Kenapa pula Avatar? Jake diberi tugas khusus untuk mempelajari bangsa Na’vi, mulai dari bahasa, budaya, dan segala tata ruangnya. Tujuannya satu: menegosiasikan maha proyek dari bumi ke masyarakat Pandora. Harusnya, pemindahan lahan, penggarapan flora dan fauna, dan aspek sosial-budaya, tidak dieksekusi secara ganas seperti di film Avatar itu. Ada sosialisasi dulu, ada pembebasan lahan, ada dengar-pendapat, dan ketika konstruksi, harus ada rencana-rencana agar lingkungan alam dan manusia (sosial) tidak terganggu secara signifikan. Tahapan-tahapan kerja inilah yang disusun dalam bentuk dokumen AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan), yang memiliki empat bundel buku: ANDAL, RKL, RPL, dan RE.

Intinya, pembangunan proyek tetap berjalan tapi tetap memperhatikan rambu-rambu. Tugas saya di kantor ialah seperti Jake. Mengenal lokasi proyek, dan menyusunnya dalam sebuah studi lingkungan, yang kemudian diuji, apakah proyek tersebut laik untuk dibangun di rencana lokasi. Jake gagal, bukan karena perannya sebagai Avatar, tapi karena pihak bumi tak mengindahkan hasil riset Jake dan teman-temannya. Jadilah brutal.

Itu cerita James Cameroon di tahun 2154. Bagaimana dengan Indonesia? Tahun 2010 ini? KOMPAS menyentil AMDAL dengan judul, ‘AMDAL masuk laci’ pada 7 Juli 2009. Inti tulisannya tentang hasil riset Deputi I Men LH dan seorang akademisi dari IPB, bahwa AMDAL di Indonesia saat ini sudah parah nasibnya. Mulai dari copy-paste dokumen, manipulasi data, sertifikat ilegal, sampai kongkalikong konsultan-pemda-pemrakarsa.

Apa sedemikian parah? Jika pertanyaan itu buat saya, maka jawabannya iya. Kisaran anggaran biaya untuk menyusun dokumen AMDAL ini bervariasi. Mulai dari 200-an juta hingga ke setengah M. Tergantung jenis rencana usaha/kegiatannya. “Sekitar 30-50% anggaran AMDAL bisa hilang entah ke kantong siapa..”, ujar salah seorang akademisi yang sudah puluhan tahun menggarap proyek penyusunan AMDAL di berbagai proyek. Untuk menyusun dokumen AMDAL misalnya, biaya sosialisasi, sidang draft KA-ANDAL, sidang AMDAL, dan pengesahan adalah kantong-kantong dimana uang konsultan ‘diperas’. Jika biaya satuan (unit price) untuk tenaga ahli, analisa laboratorium, transportasi, dokumentasi, dan-lain-lain bisa diukur harganya, maka untuk biaya-biaya tadi (sidang, pengesahan) tarifnya beragam.

Beruntungnya telah terbit Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.. Sembilan pasal tentang AMDAL dalam Undang-undang tersebut menegaskan penertiban sertfikasi dan komponen-komponen yang berkaitan dengan muncul dokumen lingkungan tersebut. Lembaga pelatihan AMDAL yang dulu boleh dilakukan lembaga mana saja, dengan adanya Undang-undang baru ini, lembaga tersebut harus teregistrasi di KLH. Begitu pun dengan laboratoriumnya. Konsultan AMDAL selain harus teregistrasi di KLH juga harus mempunyai tenaga ahli tetap dan tersertifikasi. Bukan tenaga cabutan, bahkan hanya pinjam CV. Sedangkan para ahli yang sudah bersertifikat, harus mengikuti ujian kompetensi oleh lembaga yang ditunjuk.

Sanksi atas penyusun AMDAL yang tidak bersertifikat kompetensi, dan pejabat penerbit izin lingkungan tanpa dokumen AMDAL akan dijerat hingga 3 tahun penjara dan denda hingga 3 milyar rupiah (Pasal 109, 110, 111; UU No 32/2009). Undang-undang ini mulai efektif dijalankan pada Oktober 2010.

Ada satu hal yang sebenarnya luput dari pembenahan AMDAL. Walaupun ini tidak berlaku umum. Di tempat saya bekerja (Perusahaan BUMN), pembiayaan pembangunan proyek dipisahkan dengan pembiayaan AMDAL. Proyek dibiayai dari APBN, sedangkan studi lingkungan oleh anggaran perusahaan sendiri. Ironisnya, pencairan anggaran untuk suatu proyek (studi dan pembangunan fisik) tidak dikeluarkan bersamaan. Misalnya, sebuah proyek pembangunan jembatan. Anggaran untuk pembangunan fisik sudah disetujui dan cair sekian persen. Tapi untuk studi masih terkatung-katung. Sedangkan anggaran tersebut harus segera ‘dihabiskan’ (per tahun anggaran). Padahal suatu konstruksi fisik tidak bisa dikerjakan sebelum adanya studi lingkungan.

Bisa jadi tidak semua birokrat atau pemegang kekuasaan, mengerti tentang lingkungan. Mudah-mudahan sangkaan tersebut salah. Karena kalau memang benar, kejadiaanya akan sama dengan bangsa Na’vi yang dibombardir pasukan Colonel Miles. Atau mungkin peristiwa ‘pembantaian’ itu sudah terjadi di Papua sana, ketika Freeport mengeruk emas Indonesia. Dan daerah-daerah lainnya di Nusantara ini. Indikasinya sama: kapitalisme.

Makassar, Januari 2010
Imam Alkarami

image by: Deviantart.com

2 thoughts on “Avatar, Amdal, dan Kapitalisme

  1. Ada benar jg mas….itulah nasin AMDAL skr…Sy jg bekerja disebuah konsultan AMDAL… Konsultan ibarat mempunyai 3 shio : kelinci, sapi, dan kambing…. Jd kelinci percobaan,jadi sapi perahan (sumber uang), dan kalau ada apa2 jd kambing hitam….hehehehehe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s