revolusi atau mati!

banjir“Banjir ini jadi bukti, pemerintah tak mau menjaga keseimbangan alam…”
Begitu kutipan seorang aktivis dan juga pengamat lingkungan, Bianpoen, ketika diwawancarai Kompas (11/02/2007) mengenai banjir baru-baru ini.

Ironis memang, banjir besar yang ‘langganan’ mendatangi Jakarta setiap 5 tahunnya, membuat semua orang menjadi panik. Bahkan pemerintah pun tiba-tiba membentuk badan khusus untuk menanggulangi bencana yang satu ini. Bagaimana tidak, akan rugi berapa ratus milyar rupiah jika pemerintah tidak segera menyelamatkan Ibu Kota Negara yang merupakan pusat pemerintahan dan bisnis ini? Tak ayal, jika Gubernur DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat pun berunding dan menyepakati beberapa hal tentang pengelolaan banjir ini mulai dari daerah resapan air hingga pembangunan kanal-kanal banjir. Sebagian besar isi kesepakatan itu adalah masalah kebijakan masing-masing daerahnya mengenai pengelolaan lingkungan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa perundingan ‘besar’ ini baru dilakukan, seolah-olah banjir adalah rentetan bencana alam yang melanda Indonesia setelah tsunami, gunung merapi, dan Lapindo?

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), merilis kawasan terbangun di daerah tangkapan air (catchment area), Bogor, berubah dua kali lipat dari tahun 1992 menjadi sebesar 225.171 hektar pada tahun 2006. Menurut Bambang S Tedjasukmana, Deputi Bidang Penginderaan Jauh LAPAN, di Bogor, permukiman meluas di sepanjang daerah tangkapan air Sungai Ciliwung. Timbulnya kawasan-kawasan pemukiman, jasa, perdagangan, ataupun industri pada daerah-daerah pinggiran Jakarta merupakan dampak dari fungsi magnet sebuah Ibu Kota Negara yang dirancang menjadi kota megapolitan. Di Jakarta sendiri, reklamasi pantai telah banyak dilakukan untuk perumahan. Reklamasi ini seolah telah membendung Jakarta, sebagaimana diungkapkan Dr Arwin Sabar M.Si., ahli hidrologi Jurusan Teknik Lingkungan ITB, padahal muka air laut lebih tinggi daripada daratan terutama saat terjadi pasang, lanjutnya. Sehingga ketika sungai-sungai di Jakarta meluap, terjadi back water dan air banjir pun tertahan lama di perkotaan.
Dalam ilmu hidrologi, air mengalami silkusnya, dinamakan siklus hidrologi. Air hujan (presipitasi) turun ke bumi, sebagian akan masuk ke dalam tanah (infiltrasi), sebagian akan melimpas (run-off), dan sebagian lagi akan menguap (evaporasi). Air dari run-off dan infiltrasi ini akan tiba di sungai dan akan dibawa ke laut. Selanjutnya air kembali diuapkan dari bumi (air permukaan) menjadi hujan. Itulah siklus hidrologi. Jika salah satu mata rantainya diputus, maka siklus tidak akan berjalan seimbang. Misalnya, ketika tanah diperkeras oleh beton, maka air hujan akan langsung melimpas dan tidak ada infiltrasi ke tanah. Sehingga volume yang mengalir di permukaan menjadi sangat besar.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkap Bianpoen, bahwa terdapat tiga faktor utama penyebab banjir ini, yaitu sungai meluap akibat air limpasan kiriman dari puncak, drainase yang tidak berfungsi, dan daratan lebih rendah daripada laut. Tiga faktor tersebut merupakan mata rantai – mata rantai yang tidak diperhatikan sehingga siklus air tidak berjalan seperti adanya dan ’sedikit’ mengganggu manusia. Seperti data-data yang telah disampaikan di atas, penggunaan lahan tangkapan air, tata ruang dan letak infrastruktur kota, serta sistem drainase perkotaan, merupakan mata rantai yang tidak direkayasa dengan baik sehingga ketidakseimbangan alam, berupa banjir, dapat terjadi.

Dalam membangun sebuah rencana usaha atau kegiatan, seperti pemukiman, perindustrian, atau proyek pembangunan drainase kota, pengembang ataupun pemilik proyek harus memiliki suatu izin resmi yang membolehkan pembangunan rencana usahanya. Izin resmi tersebut baru dapat dikeluarkan pemerintah setelah dilakukan analisis oleh tim peneliti mengenai dampak lingkungan dari dibangunnya rencana usaha tersebut. Dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006, disebutkan bahwa rencana usaha atau kegiatan yang memiliki kriteria tertentu wajib melengkapi usaha pembangunannya dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kriteria-kriteria tersebut berkenaan dengan luas atau besaran rencana usaha, jenis kegiatan, dan dampak serius terhadap lingkungan. Pengerjaan AMDAL ini tidak hanya mengacu pada dampak ekologis lingkungan saja, tapi juga berkenaan dengan dampak sosial, budaya, dan ekonomi. Jadi, pada dasarnya proyek pembangunan villa, drainase kota, ataupun pembangunan mall, tidak memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan manusia jika benar-benar menjalankan proses AMDAL ini. Akan tetapi, tim AMDAL bukan pengambil keputusan apakah rencana usaha tersebut beroperasi atau tidak. Tim AMDAL hanya memberikan hasil analisis dari data-data faktual yang memungkinkan terjadinya akibat buruk terhadap lingkungan dan manusia.

Keputusan tersebut berada di tangan pemerintah. Pemerintah merupakan pemegang kunci tata kota dan infrastruktur kota sesuai rencana atau tidak. Akan tetapi, pada kenyataannya sering terjadi ’persekongkolan’ antar pemerintah dengan pihak pengembang. Pembangunan mall misalnya, ketika diteliti ternyata akan banyak menimbulkan kemacetan dan memperkecil daerah resapan air, akan tetapi, pemerintah menyetujui proyek tersebut hanya karena adanya income tambahan untuk daearahnya. Terlebih, saat ini otonomi daerah telah memerdekakan setiap pemerintah daerahnya memanfaatkan dan mengelola daerahnya secara mandiri. Fenomena ini juga yang melanda DKI Jakarta, pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) terhenti dengan alasan dana. Di sisi lain, Sutiyoso malah bersikeras menyelesaikan proyek Busway dan Monorel-nya -– yang juga belum bisa mengatasi masalah kemacetan. Dan beberapa pembangunan mall serta pemukiman yang terus ’dipaksa’ memadati Jakarta yang sudah padat hanya karena mendatangkan pajak yang cukup besar ketimbang pembangunan public utility yang non-komersil. Sehingga tidak ada ruang untuk tumbuhnya pepohonan dan tidak ada celah untuk meresapnya air. Kota jakarta pun penuh sesak oleh bangunan-bangunan komersil. Polusi udara akibat kendaraan bermotor sudah sangat parah. Belum lagi masalah kemacetan. Dan setiap 5 tahun sekali banjir pun mendatangi Jakarta.
Lengkaplah sudah penderitaan Jakarta, Ibu Kota Negara kita.

Jadi, benar seperti yang dikatakan oleh Bianpoen di awal tulisan ini. Pemerintah bertanggung jawab penuh atas terjadinya ketidakseimbangan alam ini sehingga banjir untuk kesekian kalinya melanda Ibu Kota dan sekitarnya. Dan kekerdilan pemerintah ini sudah menjadi rahasia umum. Bukan sesuatu yang terlalu dini untuk kita simpulkan. Hanya ada dua pilihan untuk mengubah kekerdilan itu semua : revolusi atau mati!

Bandung, akhir April 2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s